Dalam beberapa tahun terakhir, media telah berulang kali mengungkap berbagai ketidakberesan di sektor bedah kosmetik mikro. Bersamaan dengan itu, lembaga penegak hukum pemerintah telah memperketat penyelidikan dan penindakan terhadap tempat-tempat bedah kosmetik mikro ilegal.Baru-baru ini, Komisi Kesehatan Fuzhou, Biro Pengaturan Pasar, dan Biro Keamanan Publik secara bersama-sama meluncurkan operasi penegakan hukum khusus lainnya terhadap prosedur kosmetik ilegal, menyelidiki 26 fasilitas yang tidak berizin atau melebihi lingkup izin. Serupa dengan wilayah lain, sebagian besar klinik kosmetik ilegal di Fuzhou beroperasi secara tersembunyi di dalam gedung perkantoran, menyamar sebagai studio kosmetik, salon tato, salon kuku, atau salon kecantikan yang menawarkan prosedur tanpa izin.
Fasilitas ilegal ini ditemukan menyimpan produk injeksi kosmetik secara sembarangan di lingkungan yang tidak teratur. Produk yang digunakan berasal dari sumber yang tidak diketahui dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dalam bahasa Mandarin pada kemasannya. Operator umumnya tidak memiliki kualifikasi medis, sehingga merupakan praktik medis ilegal. Beberapa fasilitas bahkan beroperasi tanpa izin usaha.
Pejabat penegak hukum terkait menyatakan bahwa setelah adanya laporan publik dan sorotan media, tindakan penegakan hukum bersama oleh departemen kesehatan, regulasi pasar, dan keamanan publik tingkat kota dan kabupaten dimulai pada 17 Maret. Dua puluh enam tempat usaha yang diduga melakukan operasi ilegal—termasuk praktik tanpa izin dan melampaui ruang lingkup—telah diselidiki. Tempat-tempat usaha ini menghadapi denda hingga 100.000 yuan, dengan kasus-kasus serius dapat dikenakan tuntutan pidana.
Para editor Jaringan Kesehatan Masyarakat percaya bahwa untuk mengatasi kekacauan di pasar bedah kosmetik mikro, sementara departemen terkait harus mempertahankan penegakan hukum yang ketat, mereka yang mencari prosedur kosmetik juga harus waspada. Mereka harus memilih institusi medis yang sah dan berkualifikasi untuk perawatan kosmetik dan melaporkan fasilitas yang tidak mematuhi peraturan kepada otoritas terkait melalui hotline.